Jumat, 04 November 2011

Sebab-sebab Terjadinya Korupsi


Ngomongin Korupsi memang tidak akan ada habisnya, seakan menjadi sebuah Fenomena yang tak kan pernah habis ditelan waktu. Berikut saya mencoba ingin merangkum dari berbagai sumber yang saya dapatkan apa sih yang menyebabkan perbuatan Korupsi itu terjadi, dan bisa hidup subur di negeri ini, ada beberapa sebab terjadinya praktek korupsi. Singh (1974) menemukan dalam penelitiannya bahwa penyebab terjadinya korupsi di India adalah kelemahan moral (41,3%), tekanan ekonomi (23,8%), hambatan struktur administrasi (17,2%), hambatan struktur sosial (7,08 %).

Sementara itu Merican (1971) menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :
a. Peninggalan pemerintahan Kolonial Belanda .
b. Kemiskinan dan ketidaksamaan atau kesenjangan sosial.
c. Gaji yang rendah atau jauh dari yang diharapkan.
d. Persepsi yang populer.
e. Pengaturan atau birokrasi yang bertele-tele dan tidak to the point.
f. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

Di sisi lain Ainan (1982) menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi yaitu :
a. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna yang banyak dijadikan celah untuk melakukan tindakan korupsi.
b. Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes serta bertele-tele.
c. Tradisi untuk menambah pendapatan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap.
d. Dimana berbagai macam korupsi dianggap sebagai sesuatu yang biasa, dan tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba-lomba  untuk melakukan tindakan korupsi.
e. Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap itu tidak dapat dihindarkan.
f. Menurut kebudayaannya, orang Nigeria Tidak dapat menolak suapan dan korupsi, kecuali mengganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya jadi kalau yang disuap hidupnya masih kekurangan itu sah-sah saja.
g. Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan perbuatan korupsi.

Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya perbuatan korupsi adalah sebagai berikut :
1. Gaji yang masih rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan, administrasi yang lamban dan sebagainya.
2. Warisan pemerintahan Kolonial Belanda.
3. Sikap mental para pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang haram, tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
Itu yang bisa saya sampaikan tentang sebab-sebab terjadinya korupsi, oleh karena itu mari kita dukung Slogan yang ingin dikampanyekan oleh Blogger Indonesia dengan  Slogan Stop Korupsi dan Suap di Indonesia semoga bermanfaat dan menjadikan kita manusia yang patuh akan aturan dan Korupsi di Indonesia bisa ditekan sekecil-kecilnya sehingga harapan kita semua untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dapat tercapai.


EKONOMI RAKYAT, PERBANKAN ETIK, DAN KRISIS MONETER 1997/1998

JIKA di media masa setiap hari diberitakan ”ekonomi Indonesia semakin terpuruk”, dan ”tidak ada tanda-tanda akan mengalami pemulihan pada tahun 2002”, maka data yang kami peroleh dari kantor daerah BRI Yogyakarta 1997-2001 menarik untuk disimak. Data penabung dan nilai tabungan masyarakat pada cabang BRI di seluruh DIY selama 5 tahun (1997-2001) menunjukkan kenaikan terus menerus, rata-rata 18,5 % dan 31,2 %.

PERANAN EKONOMI RAKYAT
Buku Mystery of Capital karangan ekonom Peru Hernando de Soto yang terbit tahun 2000, selama tahun 2000-2001 diulas secara luas di kalangan internasional tetapi rupanya tidak cukup mendapat perhatian di Indonesia. Buku ini menyingkap ”rahasia” kemiskinan di negara-negara berkembang, dan menerangkan mengapa (sistem ekonomi) kapitalisme yang memenangkan perang melawan sosialisme di dunia Barat, ”membangkrutkan” Soviet UNI tahun 1991, tidak berkembang atau akan selalu gagal berkembang di negara-negara miskin seperti Peru atau Indonesia.
Adapun alasan utama kapitalisme (akan) gagal di dunia ketiga adalah bahwa sistem ekonomi modern ini baru menyentuh sebagian kecil perekonomian, sedangkan sebagian besar yang merupakan sektor ekonomi (perekonomian) rakyat berjalan dengan, pola kerja dan mekanisme sendiri terlepas dari apa yang terjadi pada sebagian kecil sektor industri modern di kota-kota besar. Sektor ekonomi rakyat ini dalam literatur disebut sektor informal, ”underground economy”, atau ”extra legal economy”, yang tak pernah diperhitungkan peranannya. Bahkan jika pemerintah Indonesia kini menggunakan istilah ”UKM”(Usaha Kecil dan Menengah), sektor ekonomi rakyat yang sebagian besar tidak dapat dikategorikan sebagai ”usaha” tidak masuk dalam kelompok UKM.

PERBANKAN DAN EKONOMI RAKYAT
Jika dalam tabel 1 diperlihatkan hampir 30% penduduk propinsi DIY menjadi penabung di BRI dapat diduga bahwa sebagian besar keluarga di DIY sudah menggunakan jasa perbankan dalam kehidupan ekonominya, karena disamping BRI ada juga Bank BNI, BPD, dan sejumlah Bank Swasta yang beroperasi di Yogyakarta sampai di ibukota kabupaten.
Kondisi yang amat berbeda ditemukan di kabupaten Lamongan propinsi Jawa Timur, yang hanya 45 km dari Surabaya. Di desa Pucangro, kecamatan Kalitengah, 4 Kelompok Simpan Pinjam (KSP) dengan anggota 255 anggota (232 wanita) mampu menyerap atau kredit sebesar Rp 238 juta, dan tidak menggunakan jasa perbankan, karena saldo kasnya selalu dapat dibuat ”nol”. Krisis moneter 1997-1998 lebih memperkecil lagi peranan Bank sehingga perhitungan PDRB kabupaten Lamongan menunjukkkan sektor keuangan non-Bank menjadi 50 kali lebih besar nilainya dibanding sektor keuangan Bank, masing-masing pada tahun 2000 mencapai Rp 9,9 milyar dan Rp 201 juta, sedangkan sebelum krismon masing-masing Rp. 9,1 Milyar dan Rp. 729 juta untuk tahun 1997, dan Rp. 5,8 milyar serta Rp. 3,2 milyar pada tahun 1995 (harga konstan 1993). Demikian kiranya jelas bahwa jika di DIY, Bank berperanan sangat penting dalam ekonomi rakyat, di Lamongan sebaliknya, ekonomi rakyat ”menjauhi” jasa pelayanan perbankan. Data empirik dari lapangan ini perlu memperoleh perhatian besar dunia perbankan yang rupanya sedang menghadapi masalah besar karena krismon. Krismon yang telah ”menghancurkan” sektor perbankan, sehingga sebagian besar Bank Swasta dirawat di rumah sakit Bank (BPPN), memang mengharuskan dunia perbankan mengoreksi diri. Barangkali ada benarnya bahwa deregulasi atau liberalisasi perbankan tahun 1983 dan 1988 telah ”kebablasan” sehingga penciutan bank kembali ke tingkat sebelum 1988 memang harus dilakukan. Perbankan sebagai ”urat nadi” perekonomian (agent of development) sejak krismon telah berubah menjadi ”beban” perekonomian nasional. Sektor perbankan telah menjadi korban konglomerasi ekonomi yang terlalu menekankan pada pertumbuhan sektor bisnis modern yang sangat kapitalistik, sekaligus dengan mendesak peranan ekonomi rakyat. Sektor ekonomi rakyat sesungguhnya dapat dibantu perkembangannya oleh sektor perbankan. Tetapi dalam kondisi krismon yang melumpuhkan dunia perbankan, sektor ekonomi rakyat ternyata tidak ikut mati melainkan menjadi lebih percaya diri, dan melalui daya tahan yang kuat kini justru lebih tumbuh dan berkembang.

PERBANKAN ETIK
Ace Partadiredja dalam pidato pengukuhan Guru Besar di UGM tahun 1981 yang berjudul Ekonomika Etik mendambakan lahirnya ilmu ekonomi (ekonomika) yang tidak serakah dengan terlalu mementingkan alam benda. Artinya ajaran Adam Smith tentang manusia yang ”homo ekonomikus” (Wealth of Nations, 1776) perlu ”dikoreksi” dengan ajaran sebelumnya (Theory of Moral Sentiments, 1759) yang menekankan kecintaan manusia pada masyarakat tempat ia hidup. Itulah semangat ”tepa selira” yang cukup dikenal dan dihayati di Indonesia.
Salah satu pertimbangan etik yang penting dari perbankan di Indonesia mestinya diarahkan pada upaya mengurangi kemiskinan sebagaimana sudah cukup lama dikumandangkan Bank Dunia (sejak 1975). Meskipun dalam kenyataan slogan penanggulangan kemiskinan ini tidak mudah mewujudkannya, namun perbankan di Indonesia perlu sungguh-sungguh menerapkannya dalam upaya pengembangan perbankan etik.
Pengembangan Bank Syariah di Indonesia jelas bertujuan menerapkan perbankan etik yaitu tidak sekedar menjual jasa atau produk perbankan dengan mengenakan bunga, tetapi ”bekerjasama dengan klien” untuk memperbaiki kesejahteraan atau meningkatkan kehidupan ekonomi klien. Di Indonesia Bank-bank desa seperti BKK di Jawa Tengah atau Lumbung Piteh Nagari di Sumatera Barat, yang dibentuk dari bawah besama klien, adalah Bank-bank etik yang dimaksud. Namun sayangnya sejak liberalisasi perbankan 1983, 1988, dan 1992, Bank-bank yang demikian telah ”dimatikan” atau “dikerdilkan”. Pengalaman krisis perbankan 1997/1998 yang sampai kini belum teratasi telah memberikan pelajaran pahit, mudah-mudahan berharga, bagi dunia perbankan Indonesia. Pelajaran berharga itu adalah tidak lagi mengembangkan sistem perbankan kapitalistik yang mendahulukan kepentingan bisnis pemilik Bank, bukan kepetingan klien dan masyarakat luas.

David Cole yang bersama Betty Slate menulis buku ”Building A Modern Financial System: The Indonesia Experience" (1996, 1998) pernah berkata bahwa di Indonesia sejak liberalisasi perbankan memang tidak sekedar terlalu banyak Bank, tetapi ”terlalu banyak bank yang tidak dapat diawasi perkembangannya”. Meskipun mungkin artinya sama tetapi tidak dapat diawasinya perkembangan Bank secara baik jelas mengakibatkan otoritas moneter kehilangan wibawa mengawasi kondisi dan praktek kegiatan ekonomi keuangan secara keseluruhan. Jika ketelanjuran ini disadari kiranya tidak ada jalan lain pemerintah bersama Bank Indonesia yang kini sudah ”independen” harus mampu ”mengatur” kembali. Artinya suasana persaingan ”liberal” dengan pemihakan pemerintah pada kelompok-kelompok konglomerat tertentu harus di hentikan dan diganti pemihakan penuh pada ekonomi rakyat yang telah terbukti tahan banting. Perbankan harus menyadari kekeliruannya yang selama ini telah tidak menomorsatukan perkembangan ekonomi rakyat yang justru berakibat ditinggalkan oleh perlaku-pelaku ekonomi rakyat itu sendiri (kasus Lamongan). Memang perubahan misi dan orientasi ini tidak akan mudah, namun harus dilakukan.

Referensi: http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1/artikel_3.htm

Kamis, 03 November 2011

Masalah Ekonomi Di indonesia


Masalah Ekonomi di Indonesia
Masalah Ekonomi di Indonesia : Secara umum, kita semua sudah tahu apa-apa saja yang menjadi masalah dan sumber masalah Ekonomi di Indonesia. seperti masalah pengangguran, kemiskinan, sulitnya kesehatan, sulitnya pendidikan, keamanan dan sebagainya. atau penyebab dari ulah para koruptor, ulah orang-orang yang ingin menang sendiri, dan lain sebagainya.
Namun dalam artikel ini kita akan lebih membahas bagaimana sebenarnya solusi untuk masalah ekonomi Indonesia tersebut. Dalam pemilihan presiden 8 Juli 2009 lalu para capres dan cawapres mengusung isu ekonomi dalam visi misinya. Hal ini terlihat jelas dengan adanya pemberian porsi khusus dalam masalah ekonomi.
Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Boediono mengatakan tidak akan menyerahkan perekonomian kepada pasar bebas. Akan ada campur tangan negara. Meski tidak boleh terlalu jauh karena hal itu akan mematikan sektor swasta.
Namun, masih hangat dalam ingatan kita. Pada tahun 1996-1998, ketika Boediono menjabat sebagai Direktur I BI urusan analisa kredit terkucurlah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 400 triliun. Belum lagi ketika Boediono menjadi Kepala Bappenas. Terkucurlah dana rekap perbankan Rp 600 triliun.
Ironisnya para obligator BLBI justru diberikan Release and Discharge alias dibebaskan dari masalah hukum. Akhirnya, rakyatlah yang harus membayar hingga tahun 2032.
Pasangan Jusuf Kalla (JK) – Wiranto berkomitmen membangun ekonomi kerakyatan. JK berjanji akan mewujudkan ekonomi mandiri yang terlepas dari ketergantungan asing. Namun, kita pun tahu. Selama pemerintahan SBY – JK, JK dianggap berperan banyak dalam mengarahkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang juga tak kalah liberal. Seperti menaikkan harga BBM di atas 100% yang jelas-jelas membebani rakyat.
Adapun pasangan Megawati – Prabowo sepakat untuk membangun ekonomi kerakyatan. Bahkan, pasangan ini sudah berbagi tugas. Prabowo ditugaskan menangani masalah perekonomian untuk fokus membangun ekonomi kerakyatan dan kebangkitan ekonomi rakyat. Namun, kita pun tidak mungkin lupa pada masa kepemimpinan Megawati pula aset-aset negara banyak dijual atas nama privatisasi.
Apa yang para capres dan cawapres tersebut ucapkan hanyalah sebatas wacana tanpa solusi nyata untuk mengatasi masalah ekonomi bangsa ini. Untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri dibutuhkan ketegasan dalam menghentikan campur tangan asing. Salah satunya dengan menutup pintu masuk campur tangan asing itu, yaitu utang luar negeri.
Jika campur tangan asing sudah terlanjur masuk maka harus segera dibereskan dan dibersihkan. Jika langkah ini tak pernah ditempuh, jangan pernah berharap akan terwujudnya ekonomi Indonesia yang mandiri. Selama sistem Kapitalisme bercokol di negeri ini maka kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan hanyalah mimpi.
Ekonomi yang mandiri dan pro-rakyat hanya bisa diwujudkan ketika negeri ini mau menerapkan sistem peraturan Islam. Caranya adalah dengan penerapan sistem perekonomian Islam yang dijalankan dalam bangunan hukum dan sistem politik Islam secara konsisten.
Lebih dari itu menerapkan sistem Islam dalam segala aspek kehidupan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Allah SWT berfirman:
“Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan
kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan
(ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al Araf [7]: 96).
Oleh karena itu saatnya Indonesia keluar dari cengkraman ekonomi yang dinaungi Kapitalisme. Karena jelas-jelas perekonomian yang dibangun hanya berasakan kepentingan belaka. Saatnya Indonesia bangkit dengan kembali pada sebuah aturan mulia yaitu Islam dalam seluruh bidang kehidupan.

Referensi: http://ekonomiindonesia21.wordpress.com/2011/02/15/masalah-ekonomi-di-indonesia/

Krisis Garam Di Indonesia

Rembang - Menyusul krisis garam, sejumlah perusahaan garam di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, terpaksa menhentikan produksi dan menutup usahanya.

Berdasarkan pantauan pada Jumat (27/8) pukul 10.00 WIB, dua pabrik garam terbesar di kabupaten itu yakni perusahaan garam "Apel Merah" dan "Tiga Segitiga" sama sekali tidak melakukan produksi.
"Tahun 2009, bulan Agustus merupakan puncak produksi garam. Saat ini kami benar-benar kehabisan stok garam," kata H Rasmani, pemilik perusahaan garam "Tiga Segitiga" Desa Purworejo, Kecamatan Kaliori.
Menurut dia, perusahaannya merupakan perusahaan pengolah garam "krosok" (garam buatan petani, red) menjadi garam beryodium.
Dia menjelaskan, sepekan terakhir, perusahaannya hanya memanfaatkan sisa stok di gudangnya.
"Hari ini, kami sama sekali tidak melakukan produksi. Untuk sementara usaha kami tutup," katanya.
Dia menambahkan, meskipun sempat mendatangkan stok garam dari Madura, tetapi saat ini harga garam dari daerah itu nyaris tak terkejar.
"Harganya terlalu tinggi untuk diproduksi sebagai garam beryodium. Harga garam Madura hari ini adalah Rp700. Tentu kami kesulitan mengimbangi harga tersebut dengan pasar yang sebagian besar melayani kebutuhan lokal," katanya.
Menurut Rasmani, krisis garam pada tahun 2010 ini merupakan yang pernah terparah sejak tahun 1984.
Dia mengaku, tidak pernah membayangkan krisis bisa berujung pada ketiadaan stok garam.
"Selama saya usaha garam, baru kali ini mendapatkan fenomena stok garam di Rembang habis. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan lokal sendiri saja sampai kekurangan," katanya.
Seperti diberitakan, akibat kemarau "basah" seperti sekarang ini, produksi garam pada 2010 tidak bakal bisa menyamai produksi pada 2009 yang mencapai 145.733 ton karena dua atau tiga bulan terakhir ini hampir tidak ada petani yang memulai produksi.
Menurut catatan di dinas perikanan dan kelautan setempat, tahun 2009 lalu, petani bisa menikmati produksi sampai tujuh bulan, sejak Mei hingga November. Akan tetapi, pada 2010, petani hanya akan menikmati masa produksi selama empat bulan, Agustus sampai November.

Cara mudah membuat jurnal akuntansi


Banyak pemula dan mahasiswa akuntansi yang masih mengalami kesulitan dalam membuat jurnal.
Masih bingung untuk memutuskan akun mana yang didebit dan akun mana yang dikredit. Dari pengalaman saya menyeleksi staf di bagian yang saya pimpin, setidaknya 5 dari 10 kandidat masih mengalami kesulitan, 3 diantaranya ragu-ragu, tidak sungguh-sungguh yakin apakah jurnal yang dibuatnya benar atau salah, dan hanya 2 orang saja yang sungguh-sungguh memahami aktivitas menjurnal dengan mantap.
Saya meyakini sebagian besar orang accounting pernah berada di situasi ini. Tak jauh berbeda dengan aktivitas belajar naik sepeda, semuanya berawal dari tidak bisa, lalu mulai belajar, ragu-ragu, sering jatuh, lama-lama akan terbiasa.
Tentu harus tahu teknik dasarnya terlebih dahulu. Nah untuk belajar menjurnal, tehnik akuntansi dasar seperti apa yang harus dikuasai terlebih dahulu? Pahami mekanisme akuntansi terlebih dahulu.

Mekanisme Dasar Akuntansi
Jika ada seseorang bertanya: “Berapa biaya kuliah S1-mu?” Mungkinkah anda bisa langsung memberikan jawaban (“100 juta” misalnya)? Atau  “kira-kira 150 juta”? Katakanlah anda nekad menjawab secara spontan, apakah orang yang bertanya akan percaya terhadap jawaban anda?
Jelas tidak. Untuk menjawab pertanyaan ini secara pasti, akurat dan bisa dipercaya perlu:
(1) mengumpulkan data pengeluaran sejak pertama kuliah hingga lulus berupa nota, buku tabungan, bukti transfer, dan bukti pengeluaran lainnya;
(2) menganalisa dan mengelompokkan bukti-bukti pengeluaran tersebut; mana saja pengeluaran yang terkait dengan urusan kuliah;
(3) menjumlahkan pengeluaran-pengeluarang terkait dengan urusan kuliah; dan
(4) menjawab pertanyaan tersebut, Rp 50 juta misalnya.
Bandingkan. Di lain kesempatan seseorang bertanya: “Berapa pengeluaran makan siangmu bulan Agustus kemarin?” Untuk memberikan jawaban pasti, anda perlu melakukan keempat langkah di atas lagi.
Lalu bandingkan dengan pertanyaan: “Berapa keuntungan perusahaan selama tahun fiskal 2010 kemarin?” Untuk dapat memberikan jawaban yang akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan anda perlu melakukan langkah-langkah yang sama seperti menjawab kedua pertanyaan sebelumnya:
  • Langkah-1. Mengumpulkan data transaksi
  • Langkah-2. Menganalisa data transaksi
  • Langkah-3. Memilah dan mengelompokkan transaksi ke dalam akun-akun
  • Langkah-4. Membuat laporan keuangan

Langkah-langkah itu terus berulang sepanjang waktu selama perusahaan masih beroperasi.
Sama persis, bukan? Nah itulah yang disebut dengan ‘SIKLUS AKUNTANSI‘. Siklus akuntansi adalah mekanisme akuntansi paling dasar yang harus betul-betul dipahami sebelum mencoba memahami konsep-konspe akuntansi lainnya.
“Lalu, hubungannya dengan menjurnal?”, mungkin ada yang bertanya seperti itu.
Kegiatan menjurnal ada di sekitar langkah ke 2 dan ke 3 dari siklus akuntansi di atas. Artinya, sebelum menjurnal maka langkah ke-1 dan ke-2 harus dilakukan terlebih dahulu. Tanpa data yang benar dan pasti, mustahil mampu menghasilkan jurnal yang benar serta akurat. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan jurnal yang benar, pastikan bukti transaksinya ada, datanya jelas dan benar (bisa dipertanggungjawabkan).

Tiga Hal Yang Perlu Dikuasai Sebelum Belajar Menjurnal
Sebelum belajar menjurnal, ada 3 (tiga) hal yang harus dikuasai terlebih dahulu:

1. Kuasai format NERACA dan LAPORAN LABA RUGI sederhana di samping ini. Pahami betul-betul isi Neraca dan Laporan Laba Rugi.
Kalau memang lebih suka menghafalkan dahulu baru kemudian di logikakan, silahkan lakukan itu. Tetapi kalau lebih suka memahami logikanya dahulu baru kemudian dihafalkan, silahkan juga. Terserah bagaimana caranya, yang penting 2 bentuk laporan ini bisa anda hafalkan di luar kepala.
Sangat bagus jika bentuk neraca dan Laporan Laba Rugi bisa anda visualisasikan di dalam benak anda. Usahakan agar kedua format tersebut selalu melekat di kepala anda.
Kalau mau agak ekstrim, usahakan agar apapun yang anda lihat, nampak seperti bentuk neraca dan laporan laba rugi!
Cara menguji apakah anda sudah benar-benar bisa memvisualisasikannya di dalam benak: Ambil kertas kosong dan pena, buat format neraca dan laporan laba rugi sambil memejamkan mata.

2. Kuasai PERSAMAAN AKUNTANSI berikut ini:
Aktiva = Kewajiban + Ekuitas Pemilik
Logika dibalik persamaan akuntansi di atas:
AKTIVA (juga disebut ‘aset’) adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, bisa berupa: uang tunai disebut kas, piutang atau tagihan kepada pihak lain, persediaan barang, dan aktiva tetap. Dari mana perusahaan memperoleh aktiva tersebut? Apakah tiba-tiba runtuh dari langit? Jelas tidak. Perusahaan memperoleh aktiva tersebut dari:
(a) MODAL—yang disetorkan oleh pemilik usaha (maka disebut “Ekuitas Pemilik”); atau
(b) UTANG—“Kewajiban” yang suatu saat nanti harus dibayar (dikembalikan); atau
(c) Gabungan dari keduanya
Dengan kata lain: di satu sisi perusahaan memiliki aktiva (kekayaan), di sisi lainnya perusahaan juga memiliki utang (kewajiban) dan modal (ekuitas pemilik). Kondisi ini akan terus berlansung secara seimbang dari waktu-ke-waktu. Perhatikan kembali gambar contoh NERACA di atas, di sisi sebelah kiri (Aktiva) jumlah nilainya 70, di sisi kewajiban dan ekuitas jumlah nilainya juga 70, seimbang (balance). Setiap perubahan di satu elemen selalu diimbangi oleh perubahan pada elemen lain.
Saya akan sajikan contoh farmat laporan keuangan (Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, dan Perubahan Modal di kesempatan berikutnya.

3. Kuasai prosedur DEBIT dan KREDIT di bawah ini – Jika logika persamaan akuntansi di atas bisa dipahami dengan baik, maka menghafalkan prosedur debit dan kredit akan menjadi mudah.
Prosedur DEBIT dan KREDIT ini adalah vital sifatnya. Seseorang tidak akan mampu membuat jurnal dengan baik dan benar jika belum menguasai prosedur ini. Setelah tigal hal di atas sudah dikuasai dengan baik (hafal, bisa memvisualisasikannya, dan memahami logikanya), maka silahkan lanjutkan dengan belajar menjurnal.
Apa arti diagram di atas? Dasarnya adalah persamaan akuntansi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu: Aktiva = Kewajiban + Ekuitas Pemilik. Disamping ada ketiga elemen utama (aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik), juga ada Laba Ditahan, Modal (saham), Dividen, kemudian Biaya dan Pendapatan (catatan: Biaya dan Pendapatan berasal dari format ‘Laporan Laba Rugi’). Elemen-elemen itu disebut dengan AKUN (account).

Saya akan jelaskan lebih lanjut sambil belajar menjurnal. 

Prosedur Menjurnal Yang Benar (dan Mudah)
Katakanlah bukti transaksi sudah ada ditangan anda, yaitu berupa surat pinjaman dari bank. Perusahaan meminjam uang sebesar Rp 250,000,000 dari bank. Bagaimana membuat jurnal atas transaksi ini?

Untuk menjurnal, ada 3 (tiga) tahapan langkah analisa yang harus dilewati:

Langkah-1. Identifikasi: AKUN mana yang terlibat dalam transaksi ini? Perhatikan contoh format NERACA sebelumnya. Pinjaman dari bank tergolong utang maka akun yang terlibat adalah akun ‘Utang’ Uang yang diterima dari bank akan dimasukan ke kas, maka akun lainya yang terlibat adalah akun ‘Kas’. Sehingga ada 2 akun yang terlibat dalam transaksi ini, yaitu: Utang dan Kas

Langkah-2. Identifikasi: Bertambah atau berkurang? untuk masing-masing akun yang terlibat, apakah nilai akun tersebut akan menjadi bertambah atau berkurang, akibat dari transaksi yang akan anda jurnal? Akun ‘Utang’ sudah pasti bertambah, di sisi lainnya akun ‘Kas’ juga bertambah.

Langkah-3. Hitung: berapa nilai akun yang terlibat akan bertambah atau berkurang? Masing-masing Rp 250,000,000.
Kesimpulan analisa: akibat dari transaksi tersebut, akun ‘Utang’ bertambah Rp 250,000,000, dan akun ‘Kas’ juga bertambah Rp 250,000,000.

Lalu, jurnalnya?
Dari contoh format NERACA sebelumnya diketahui bahwa akun ‘Kas’ masuk kelompok ‘AKTIVA’, dan akun ‘Utang’ masuk kelompok ‘KEWAJIBAN’. Selanjutnya perhatikan bagan prosedur di atas. Disana disebutkan bahwa:
Pada Aktiva: catat ‘Debit’ jika nilainya bertambah, atau catat ‘Kredit’ bila nilainya berkurang. Dalam contoh kasus ini kas bertambah sehingga dicatat di ‘Debit’.
Pada Kewajiban: Catat ‘Debit’ jika nilainya berkurang, atau catat ‘Kredit’ bila nilainya bertambah. Dalam contoh kasus ini utang bertambah, sehingga dicatat di ‘kedit’.

Dengan demikian, maka jurnalnya: Debit akun ‘Kas’ sebesar Rp 250,000,000 dan Kredit akun ‘Utang’ sejumlah senilai yang sama. Saya biasa menuliskannya dengan cara:
[Debit]. Kas = Rp 250,000,000
[Kredit]. Utang = Rp 250,000,000
Referensi: http://jurnalakuntansikeuangan.com/2011/09/cara-mudah-membuat-jurnal-akuntansi/