Tugas Perekonomian Indonesia BAB 8

Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan, dan Kemiskinan

3.  Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

a.   Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan

      Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan pembagian pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Walaupun titik perhatian utama pada ketidakmerataan distribusi pendapatan dan harta kekayaan, hal tersebut hanyalah merupakan sebagian kecil dari masalah ketidakmerataan yang lebih luas di negara-negara sedang berkembang.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap masalah ketidakmerataan dan kemiskinan ini memberikan dasar yang baik untuk menganalisis msalah pembangunan yang lebih khusus  seperti : pertumbuhan populasi; pengangguran; pembangunan perdesaan; pendidikan; perdagangan internasional, dan sebagainya.

  
Secara umum yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang adalah :

1)    Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita.

2)    Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional     dengan pertambahan produksi barang-barang.

3)    Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.

4)    Investasi ditanamkam pada proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan dari dari harta tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.

5)    Rendahnya mobilitas sosial.

6)    Pelaksanaan kebijaksanaan industri subsitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.

7)    Memburuknya nilai tukar (terms of trade)  bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidak elatisitasan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang.

8) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti industri rumah tangga.

b.   DISTRIBUSI PENDAPATAN PERORANGAN     

     

      Ukuran distribusi pendapatan perorangan merupakan ukuran yang paling umumnya digunakan oleh para ekonom. Cara yang sering digunakan untuk menganalisis distribusi pendapatan perseorangan adalah dengan membuat Kurve Lorenz. Dinamakan Kurve Lorenz adalah karena yang memperkenalkan kurve tersebut adalah Conrad Lorenz  seorang ahli statistika dari Amerika Serikat. Ia menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dan pangsa (share) pendapatan mereka. Jumlah penerima pendapatan digambarkan pada sumbu horizontal, tidak dalam angka mutlak tetapi dalam persentase kumulatif. Misalnya titik 20 menunjukkan 20 persen penduduk termiskin (paling rendah pendapatannya) dan pada titik 60 menunjukkan 60 persen penduduk terbawah pendapatannya, dan pada ujung sumbu horizontal menunjukkan jumlah 100 persen penduduk yang dihitung pendapatannya.

     
Sumbu vertikal menunjukkan pangsa pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah penduduk. Jumlah ini juga kumulatif sampai 100 persen, dengan demikian kedua sumbu ini sama panjangnya dan akhirnya membentuk bujur sangkar.

     

Sebuah garis diagonal kemudian digambarkan melalui titik pusat menuju sudut atas dari bujur sangkar tersebut. Setaip titik pada garis diagonal tersebut menunjukkan persentase pendapatan yang diterima sama persis dengan persentase penerima pendapatan tersebut. Dengan kata lain, garis diagonal tersebut menunjukkan distribusi pendapatan dalam keadaan “kemerataan sempurna” (perfect equality). Oleh karena itu, garis disebut bisa disebut sebagai garis kemerataan sempurna.

Semakin jauh kurva lorenz tersebut dari garis diagonal (ketidakmerataan sempurna), semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna misalnya keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang dan ini akan ditunjukkan oleh berimpitnya kurva lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan. 

     
Sehubungan itu, tidak ada suatu negarapun yang mengalami kemerataan sempurna ataupun ketidakmerataan sempurna dalam distribusi pendapatan, maka kurve lorenz untuk setiap negara akan terletak di sebelah kanan kurve diagonal tersebut. Semakin tinggi derajat ketidakmerataan, kurve lorenz itu akan semakin melengkung dan semakin mndekati sumbu horizontal sebelah kanan.

 

c.   Distribusi Fungsional

 

      Ukuran distribusi pendapatan lain, yang sering digunakan oleh para ekonom adalah distribusi fungsional atau distribusi pangsa faktor produksi. Ukuran distribusi ini berusaha untuk menjelaskan pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Disamping memandang individu-individu sebagai kesatuan yang terpisah, teori ukuran distribusi pendapatan fungsional tersebut menyelidiki persentase yang diterima tenaga kerja secara keseluruhan dibandingkan dengan persentase dari pendapatan nasional yang terdiri dari  : sewa, bunga, dan laba.

      Gambar di bawah ini  memberikan gambaran yang sederhana dari teori distribusi fungsional tradisional. Misal dalam perekonomian hanya ada 2 faktor produksi  yaitu modal yang merupakan faktor produksi tetap dan tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi variabel.

      Berdasarkan asumsi pasar persaingan, permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh Marginal Productnya (VMP_L) sama dengan tingkat upah riil. Tetapi, sesuai dengan prinsip marginal produk yang manurun, permintaan akan tenaga kerja ini akan merupakan suatu fungsi yang menurun dari jumlah tenaga kerja yang diperkejakan.

      Kurve permintaan akan tenaga kerja yang berslope negatif tersebut ditunjukkan oleh D_L. Sedangkan kurve penawaran tenaga kerja adalah S_L, dan tingkat upah keseimbangan akan sama dengan tingkat keseimbangan penggunaan tenaga kerja. 

d.   KEMISKINAN

      Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara
kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di
bawah garis kemiskinan ( poverty line ) merupakan dus masalah besar di banyak
negara berkembang, tidak terkecuali Indanesia.

Akan tetapi, sejarah menunjukkan bahwa setelah10 tahun berlalu pada tahun
1969, ternyata efek yang dimaksud itu mungkin tidak tepat untuk dikatakan sama
sekali tidak ada, tetapi proses mengalir ke bawahnya sangat lambat. Akhirnya,
sebagai akibat dari stategi tersebut, pada dekade 1980-an hingga pertengahan dekade
1990-an, sebelum krisis ekonomi, Indonesia memang menikmati laju pertumbuhan
ekonomi atau produk domestik bruto yang relatif tinggi, tetapi tingkat kesenjangan
juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak.

       Sebenarnya, menjelang akhir dekade 1970-an pemerintah sudah mulai
menyadari keadan tersebut yang menunjukan buruknya kualitas pembangunan yang
telah dilakukan hingga saat itu. Oleh karena itu, strategi pembangunan mulai diubah,
tidak hanya pertumbuhan tetapi juga kesejahteraan masyarakat, juga menjadi sasaran
utama dari pembangunan. Perhatian mulai diberikan pada usaha – usaha untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan mengembangkan industri
– industri yang padat karya dan sektor pertanian. Banyak program yang dilakukan
oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi ( kalau tidak bisa menghilangkan )
jumlah orang miskin dan perbedaan pendapatan antara kelompok miskin dan
kelompok kaya di tanah air, misalnya inpres desa tertinggal (IDT), pengembangan
industri kecil dan rumah tangga, khususnya di daerah pedesaan, transmigrasi, dan
masih banyak lagi.

Krisis ini yang akhirnya menciptakan suatu resesi ekonomi yang besar dengan
sendirinya memperbesar tinggat kemiskinan dan gap dalam distribusi pendapatan di
tanah air, bahkan menjadi jauh lebih parah dengan kondisi pada dekade 1980-an.

e.   PEMBAHASAN TENTANG KEMISKINAN

Menurut Andre Bayo Ala, 1981 kemiskinan itu bersifat multi dimensional.
Artinya kebutuhan manusia itu bermacam – macam maka kemiskinan pun memiliki
banyak aspek antara lain :
1). Aspek Primer berupa : - Miskin aset.
- Organisasi sosial politik.
- Pengetahuan dan Keterampilan.
2). Aspek Sekunder berupa : - Jaringan sosial
- Sumber Keuangan dan Informasi.

·         Penyebab Kemiskinan :
* Karena ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat beragam
( berbeda ) ditambah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi
yang masih rendah.
* Kebijakan dalam negeri seringkali dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau
internasional antara lain dari segi pendanaan.

·         Ukuran Kemiskinan
Ada dua macam ukuran kemiskinan yang umum dan dikenal antara lain :
1. Kemiskinan Absolut
Konsep kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan dengan pendapatan dan
kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau
kebutuhan dasar ( basic need ).
Kemiskinan dapat digolongkan dua bagian yaitu :
a. Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar.
b. Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.

2. Kemiskinan Relatif
Menurut Kincaid ( 1975 ) semakin besar ketimpang antara tingkat hidup orang
kaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk yang selalu miskin.

Sehingga Bank Dunia ( world bank ) membagi aspek tersebut dalam tiga bagian
antara lain :
1. Jika 40 % jumlah penduduk berpendapat rendah menerima kurang dari 12
% pendapatan nasionalnya maka pembagian pembangunan sangat timpang.
2. Apabila 40 % lapisan penduduk berpendapatan rendah menikmati antara 12
– 17 % pendapatan nasional dianggap sedang.
3. Jika 40 % dari penduduk berpendapatan menengah menikmati lebih dari 17
% pendapatan nasional maka dianggap rendah.

·          Strategi / Kebijakan Dalam Mengurangi Kemiskinan
* Pembangunan Sektor Petanian
Sektor pertanian memiliki peranan penting di dalam pembangunan karena sektor
tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masayrakat di
pedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Terutama sekali
teknologi disektor pertanian dan infrastruktur.
* Pembangunan Sumberdaya Manusia
Sumberdaya manusia merupakan investasi insani yang memerlukan biaya yang
cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyrakat secara umum, maka dari itu peningkatan lembaga
pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langka yang baik untuk diterapkan oleh
pemerintah.
* Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat
Mengingat LSM memiliki fleksibilitas yang baik dilingkungan masyarakat
sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangan
dan program pengentasan kemiskinan.

f.   FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN

     Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung
maupun tidak langsung :
* Tingkat kemiskinan cukup banyak.
* Mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output ( produktivitas tenaga kerja ).
* Tingkat inflasi.
* Tinggat Infestasi.
* Alokasi serta kualitas sumber daya alam.
* Tingkat dan jenis pendidikan.
* Etos kerja dan motivasi pekerja.
Sektor pertanian merupakan pusat kemiskinan di Indonesia ada tiga faktor
penyebab utama antara lain :
1. Tingkat produktivitas yang rendah disebabkan oleh jumlah pekerja disektor
tersebut terlalu banyak, sedangkan tanah, kapital, dan teknologi terbatas serta
tingkat pendidikan petani yang rata-ratanya sangat rendah.
2. Daya saing petani atau dasar tukar domistik ( term of trade ) komoditi pertanian
terhadap out put industri semakin lemah.
3. Tingkat diversifikasi usaha disektor pertanian ke jenis-jenis komoditi nonfood
yang memiliki prospek pasar ( terrutama ekspor ) dan harga yang lebih baik
masih sangat terbatas.

g.   PERSOALAN KEMISKINAN

Langkah berikut adalah mencari solusi yang relevan untuk memecahkan problem
itu ( strategi mengentaskan kelompok miskin dari lembah kemiskinan ).
1. Konsep Kemiskinan
Paling tidak ada tiga macam konsep kemiskinan antara lain :
a. Kemiskinan absolut.
b. Kemiskinan relatif.
c. Kemiskinan subyektif.

2. Dimensi Kemiskinan
Sedikitnya ada dua macam perspektif yang lazim dipergunakan untuk mendekati
masalah kemiskinan antara lain :
a. Perspektif kultural ( cultural perspective ).
b. Perspektif struktural atau situasional ( situational perspective ).

Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat analisis :
a. Individual.
b. Keluarga.
c. Masyrakat

http://ayucintyavirayasti.blogspot.com/2011/03/struktur-produksi-distribusi-pendapatan.html

Tugas Perekonomian Indonesia BAB 7

Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan, dan Kemiskinan

1.     Struktur Produksi

     Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi sektor sekunder dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :

•   Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industry

•  Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan

• ü Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.

Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder.

2.    Pendapatan Nasional

  Salah satu indikator perekonomian suatu negara yang sangat penting adalah dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku/sektor ekonomi dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu.

Pendapatan nasional sering digunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal :

·         Menentukan laju tingkat perkembangan/pertumbuhan perekonomian suatu Negara

·         Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya

·         Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan negara lainnya

         a. Konsep Pendapatan Nasional

            #  Produk Domestik Bruto (GDP)

     Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

# Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

# Produk Nasional Neto (NNP)

Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.

 

# Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

#  Pendapatan Perseorangan (PI)

Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

#   Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional

              http://riyanikusuma.wordpress.com/2011/04/15/struktur-produksi/

PREDIKSI EKONOMI INDONESIA TAHUN 2012 DJAJENDRA

"Tidak Ada Masa Depan Buat Orang-Orang Pesimis yang Terlalu Mengkhawatirkan Kemajuan Ekonomi Negaranya. Masa Depan Ada Pada Orang-Orang Yang Berpikir Optimis, Yang Bekerja Keras Untuk Mengurangi Risiko, Dan Berjuang Total Untuk Meningkatkan Kemajuan Ekonomi Negaranya Melalui Kecerdasan Kreatifnya." - Djajendra

Memasuki tahun 2012 sebagian orang merasa khawatir oleh krisis ekonomi yang sedang berlangsung di Eropa dan Amerika Serikat. Selama ini, dominasi dari kekuatan ekonomi Eropa dan Amerika Serikat sangat luar biasa pengaruhnya terhadap perekonomian global. Oleh karena itu, wajar saja bila banyak orang selalu melihat perilaku ekonomi Eropa dan Amerika Serikat sebagai alat ukur untuk menyelamatkan nilai dari kekayaan yang mereka miliki.

Setelah melakukan pembelajaran dan mengutak-atik angka-angka untuk memprediksi perekonomian Indonesia di tahun 2012, hasilnya lebih kurang sama saja seperti yang sudah dibicarakan oleh banyak ahli dan pengamat ekonomi. Ekonomi Indonesia masih dijalan yang baik dan tetap akan memberikan pertumbuhan positif yang kemungkinan besar bertumbuh diantara 5,5% – 6,5% dengan inflasi di level 5% - 7%, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat akan berada di level 8900 – 9300.

Secara intuitif saya merasakan bahwa perekonomian Indonesia akan bertumbuh secara stabil dalam jangka waktu yang lebih panjang. Oleh karenanya, tahun 2012 adalah tahun yang sangat optimistis buat mengarahkan ekonomi Indonesia kepada jalur yang diinginkan, agar dapat memberikan kesejahteraan buat masyarakat banyak. Oleh karena itu, mengarahkan dan memotivasi pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sektor industri dan perdagangan berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia kreatif, dan pariwisata akan membuat ekonomi Indonesia semakin tangguh di tahun 2012.

Risiko dari perasaan khawatir terhadap keadaan di kawasan Eropa dan Amerika Serikat akan berdampak kepada sektor keuangan dan sektor pasar modal. Akibatnya, kemungkinan besar para investor lebih suka menyimpan uang mereka di logam mulia emas atau pun di properti. Properti yang kemungkinan akan diincer adalah tanah, dan biasanya investasinya bersifat jangka panjang dan tidak likuid.

Kekuatan pasar domestik Indonesia sangatlah luar biasa. Kebiasaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang lebih suka berbelanja daripada menabung telah menjadi sebuah kekuatan untuk pertumbuhan ekonomi. Sebab, uang akan terus berputar dan dalam setiap putaran uang tersebut akan menciptakan nilai tambah ekonomi.

Kecerdasan untuk mengelola potensi, dan memotivasi pertumbuhan pasar domestik oleh pihak yang berwenang. Khususnya, untuk memudahkan produk dan jasa buatan dalam negeri agar dapat menjadi lebih efektif, kreatif, produktif, efisien, dan berdaya saing unggul dibandingkan produk import, akan menjadikan ekonomi Indonesia lebih kuat dan tidak perlu takut terhadap keadaan di kawasan Eropa dan Amerika Serikat.

Tahun 2012 adalah tahun yang sangat tepat untuk Indonesia buat menyiapkan sistem perdagangan dan investasi yang kuat. Termasuk, menyiapkan kapasitas dan keunggulan daya saing industri Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perdagangan dan jasa di waktu yang akan datang; agar Indonesia tetap unggul saat berhadapan dengan ekonomi China, India, dan negara-negara penghasil produk murah lainnya.

Upaya terhadap pemulihan ekonomi Eropa dan Amerika serikat di tahun 2012 kemungkinan tidak terlalu optimis. Tetapi, ekonomi Eropa dan Amerika Serikat tidak akan lebih memburuk dibandingkan tahun 2011. Oleh karena itu, pemikiran dan perkiraan yang mengkhawatirkan resesi ekonomi yang lebih buruk di Amerika Serikat dan Eropa kemungkinan besar tidak akan terjadi.

Sumber: http://www.djajendra.com/2011/12/prediksi-ekonomi-indonesia-tahun-2012.html

INFLASI DAN DAMPAKNYA

Definisi Inflasi
Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga umum untuk menaik secara umum dan terus menerus atau juga dapat dikatakan suatu gejala terus naiknya harga-harga barang dan berbagai faktor produksi umum,secara terus-menerus dalam periode tertentu.Perlu diingat bahwa kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi.

Penyebab Inflasi, dapat dibagi menjadi :

1. Demand Side Inflation, yaitu disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat yang melebihi kenaikan penawaran agregat
2. Supply Side Inflation, yaitu disebabkan oleh kenaikan penawaran agregat yang melebihi permintaan agregat
3. Demand Supply Inflation, yaiti inflasi yang disebabkan oleh kombinasi antara kenaikan permintaan agregat yang kemudian diikuti oleh kenaikan penawaran agregat,sehingga harga menjadi meningkat lebih tinggi
4. Supressed Inflation atau Inflasi yang ditutup-tutupi, yaitu inflasi yang pada suatu waktu akan timbul dan menunjukkan dirinya karena harga-harga resmi semakin tidak relevan dalam kenyataan

Penggolongan Inflasi

1. Berdasarkan Parah Tidaknya Inflasi

• Inflasi Ringan (Di bawah 10% setahun)
• Inflasi Sedang (antara 10-30% setahun)
• Inflasi Berat ( antara 50-100% setahun)
• Hiper Inflasi (di atas 100% setahun)

2. Berdasar Sebab musabab awal dari Inflasi

• Demand Inflation, karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat
• Cost Inflation, karena kenaikan biaya produksi

3. Berdasar asal dari inflasi

• Domestic Inflatuon, Inflasi yang berasal dari dalam negeri
• Imported Inflation, Inflasi yang berasal dari luar negeri

Dampak Postitif Inflasi

Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi.
Orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi.
Bagi orang yang meminjam uang kepada bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.
Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar).


Dampak Negatif Inflasi

Pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.
Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun di tahun 2003 -atau tiga belas tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah. Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat.

Sumber: http://cafe-ekonomi.blogspot.com/search/label/Inflasi%20dan%20dampaknya%20bagi%20Indonesia

Pembangunan Sosial Ekonomi Negara

Posisi para ahli ekonomi pembangunan untuk menempatkan prioritas pembangunan ekonomi di Indonesia berada diantara pilihan untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kedua hal ini merupakan topik yang selalu hangat diperdebatkan sampai saat ini. Mohamad Sadli (1973) mengemukakan pandangannya bahwa penciptaan lapangan kerja dapat dilakukan setelah terjadi akumulasi modal. Dalam hal ini, pemerintah Orde Baru pada awal tahun 1970an membuka pintu seluas-luasnya agar terjadi aliran modal masuk untuk membangun perekonomian Indonesia yang terpuruk. Yang tampak terlupakan adalah tidak ada jaminan bahwa sekedar aliran modal akan menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

Dalam makalah yang disusun pada awal Perlita II tersebut, Subroto (1974) menunjukkan tentang luasnya permasalahan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tiga macam kebijakan yang mempengaruhi hal ini adalah: 

1. Kebijakan umum dalam bidang keuangan, yaitu perkreditan, sistim upah, perpajakan, bea masuk dan penetapan nilai tukar mata uang;

2. Kebijakan sektoral, seperti untuk sektor pertanian, industri, prasarana, konstruksi, perdagangan, dan sebagainya yang mendorong agar cara produksi dan pilihan produksi mcngutannakan peng-gunaan tenaga kerja, sehingga memperluas kemungkinan kesempatan kerja;

3. Kebijakan yang khusus untuk memperluas kesempatan kerja secara langsung maupun tidak langsung, serta meningkatkan kemungkinan mendapatkan kesempatan kerja bagi angkatan kerja melalui usaha-usaha mempertinggi ketrampilan, meningkatkan kemampuan berusaha dan kemahiran menata laksanakan. 

Tulisan Subroto yang pada pada saat itu menjabat Menteri Tenaga Kerja, Koperasi dan Transmigrasi hanya memfokuskan kepada kebijakan yang bersifat khusus ini, yang sebagian terbesar akan dilaksanakan oleh Departemen yang dipimpinnya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesetaraan gender sebagai salah satu target pembangunan saat itu, merupakan hal yang disoroti secara mendalam oleh Mayling Oey-Gardiner (1975). Berdasarkan Sensus Penduduk 1961 dan 1971, peningkatan kepandaian membaca dan menulis perempuan lebih tinggi dari peningkatan kepandaian membaca dan menulis laki-laki dalam kurun 1961-1971.

 Demikian pula dalam hal pendidikan, walaupun jumlah pria terdidik lebih besar dari wanita, namun kemajuan yang dicapai kaum wanita lebih pesat dari pria.

Pada paruh pertama Orde Baru ini, pembahasan mengenai topik kemiskinan merupakan topik yang utama dalam pembangunan sosial-ekonomi. Perbedaan tentang berbagai definisi kemiskinan merupakan salah satu alasan mengapa terdapat perbedaan pandangan tentang permasalahan kemiskinan. Sajogjo (1977) mengemukakan strategi pembangunan bertumpu kepada masyarakat (bottom-up) untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang diterapkan dalam strategi pembangunan Orde Baru, yaitu cenderung bersifat top-down dan berorientasi kepada proyek. Sayangya mengemukakan usulannya agar partisipasi masyarakat menjadi menjadi syarat dan sekaligus sasaran dalam pembangunan. Dalam proses pembangunan ini menghendaki agar terjadi solidaritas bermasyarakat (sedesa, antar desa, antar-desa-kota) dan tujuan yang mengembangkan asas persamaan golongan, serta sekaligus mengembangkan kemampuan usahawan pribumi dan non-pribumi. Sehingga membangun manusia Indonesia seutuhnya atau membangun seluruh masyarakat Indonesia, sebagaimana tertera dalam rumusan GBHN yang berlaku saat itu, tidak sekedar menjadi slogan politik belaka.

Hananto Sigit (1980) melengkapi perdebatan konsep dan teknik pengukuran pemerataan. Terdapatan perdebatan bahwa sebagian ekonom berpendapat terdapat trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan (atau pemerataan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi); namun kelompok ekonom Iainnya berargumen bahwa trade-off tersebut tidak perlu terjadi jika pertumbuhan disertai strategi pemerataan pembangunan. Kocher (1973) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi justru dapat dipercepat karena adanya kenaikan effective demand, terutama terhadap barang produksi dalam negeri, sebagai akibat kenaikan pendapatan golongan bawah. Sehingga Hananto Sigit berargumen bahwa kedua pendapat tersebut tentunya dapat diterima, dan kebenarannya terletak pada apakah produksinya terikat oleh demand atau terikat oleh faktor produksi. Produksi yang terikat oleh demand tentu akan terangsang oleh kenaikan demand. Oleh karena itu is mengemukakan pentingnya untuk dapat memahami secara teknis berbagai konsep pengukuran kemiskinan dan pemerataan, yaitu antara lain KuznetS Index, Koefisien Gini dan Theil Decomposition Index.

Pembahasan tentang pembangunan sosial-ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari usaha keras pemerintah saat itu untuk mensukseskan program keluarga berencana karena program untuk menurunkan fertilitas ini merupakan satu-satunya langkah yang dalam praktek dapat diambil oleh pemerintah untuk mencegah pertambahan jumlah penduduk yang pesat. Masri Singarimbun dan Chris Manning (1974) dalam studinya membahas pola motivasi, kebiasaan dan lingkungan sosial yang mempengaruhi fertilitas di Mojolama, satu masyarakat pedesaan di DIY. Salah satu hasil studi ini mengemukakan bahwa perbaikan keadaan sosial ekonomi tidak harus mempengaruhi motivasi untuk melakukan keluarga berencana. Sehingga penulis menekankan bahwa peinbatasan kelahiran perlu bagi tiap lapisan sosial-ekonomi, tanpa menitik beratkan untuk mereka yang berada pada golongan ekonomi yang lemah.

Pustaka: Pemikiran dan permasalahan ekonomi di Indonesia dalam setengah, Volume 3 edited by Hadi Soesastro, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

sumber: http://artikelekonomi.com/pembangunan-sosial-ekonomi-negara.html